News

Dated Lembaran Negara Pages Days
2015/12/28 Lembaran Negara (LN) 315/2015
10
<999
Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 22/2015   — Keuangan 7  
Tambahan (TLN) 5785   3  
Lembaran Negara (LN) 396/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara, Peraturan Presiden (PERPRES) 170/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 395/2015
9
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) 169/2015   — Keuangan 9  
Lembaran Negara (LN) 394/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, Peraturan Presiden (PERPRES) 168/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 392/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Presiden (PERPRES) 166/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 393/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Presiden (PERPRES) 167/2015   — #Lembaran Negara#Republik Indonesia#No393 8  
Lembaran Negara (LN) 391/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional, Peraturan Presiden (PERPRES) 165/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 390/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Peraturan Presiden (PERPRES) 164/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 389/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Peraturan Presiden (PERPRES) 163/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 388/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangjasa Pemerintah, Peraturan Presiden (PERPRES) 162/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 387/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, Peraturan Presiden (PERPRES) 161/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 386/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Presiden (PERPRES) 160/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 384/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional, Peraturan Presiden (PERPRES) 158/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 385/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Presiden (PERPRES) 159/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 383/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Presiden (PERPRES) 157/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 382/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Presiden (PERPRES) 156/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 381/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Peraturan Presiden (PERPRES) 155/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 380/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama, Peraturan Presiden (PERPRES) 154/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 379/2015
9
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Peraturan Presiden (PERPRES) 153/2015   — Keuangan 9  
Lembaran Negara (LN) 378/2015
9
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Peraturan Presiden (PERPRES) 152/2015   — Keuangan 9  
Lembaran Negara (LN) 377/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Peraturan Presiden (PERPRES) 151/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 376/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Presiden (PERPRES) 150/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 375/2015
8
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, Peraturan Presiden (PERPRES) 149/2015   — Keuangan 8  
Lembaran Negara (LN) 369/2015
98
Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 42/2015   — Keuangan Ojk 62  
Tambahan (TLN) 5809   36  
Lembaran Negara (LN) 374/2015
19
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/Pbi/2014 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, Peraturan Bank (PBI) 23/2015   — Perbankan 9  
Tambahan (TLN) 5814   10  
Lembaran Negara (LN) 373/2015
11
Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer, Peraturan Bank (PBI) 22/2015   — Perbankan 7  
Tambahan (TLN) 5813   4  
Lembaran Negara (LN) 372/2015
16
Penerapan Systemically important Bank Dan Capital Surcharge, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 46/2015   — Keuangan Ojk 10  
Tambahan (TLN) 5812   6  
Lembaran Negara (LN) 371/2015
28
Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 45/2015   — Keuangan 18  
Tambahan (TLN) 5811   10  
Lembaran Negara (LN) 370/2015
46
Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 43/2015   — Keuangan Ojk 27  
Tambahan (TLN)   19  
Lembaran Negara (LN) 368/2015
18
Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 41/2015   — Keuangan 13  
Tambahan (TLN) 5808   5  
Lembaran Negara (LN) 367/2015
31
Pendaftaran Dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Dan Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Industri Keuangan Non-Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 38/2015   — Keuangan Ojk 21  
Tambahan (TLN) 5807   10  
Lembaran Negara (LN) 366/2015
17
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (PERPRES) 148/2015   — Pertanahan 17  
Lembaran Negara (LN) 365/2015
46
Kawasan Industri, Peraturan Pemerintah (PP) 142/2015   — Industri 33  
Tambahan (TLN) 5806   13  
Lembaran Negara (LN) 364/2015
20
Pengelolaan Industri Pertahanan, Peraturan Pemerintah (PP) 141/2015   — Pertahanan 15  
Tambahan (TLN) 5805   5  
Lembaran Negara (LN) 363/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perkebunan Nusantara Xii, Peraturan Pemerintah (PP) 140/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 362/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perkebunan Nusantara Xi, Peraturan Pemerintah (PP) 139/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 361/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perkebunan Nusantara X, Peraturan Pemerintah (PP) 138/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 360/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perkebunan Nusantara Ix, Peraturan Pemerintah (PP) 137/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 359/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perkebunan Nusantara Vii, Peraturan Pemerintah (PP) 136/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 358/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perkebunan Nusantara Iii, Peraturan Pemerintah (PP) 135/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 357/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Pt Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 134/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 356/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 133/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 355/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Asuransi Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 132/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 354/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Kereta Api Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 131/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 353/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Angkasa Pura Ii, Peraturan Pemerintah (PP) 130/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 351/2015
52
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruangbadan Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) 128/2015   — Keuangan 28  
Tambahan (TLN) 5804   24  
Lembaran Negara (LN) 352/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd, Peraturan Pemerintah (PP) 129/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 350/2015
4
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Neagar Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 127/2015   — Keuangan 4  
Lembaran Negara (LN) 349/2015
5
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Neagar Melalui Penerbitan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd, Peraturan Pemerintah (PP) 126/2015   — Bumn 5  
Lembaran Negara (LN) 348/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perusahaan Listrik Negara, Peraturan Pemerintah (PP) 125/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 347/2015
3
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) 124/2015   — Bumn 3  
Lembaran Negara (LN) 345/2015
59
Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah (PP) 122/2015   — Sumber Daya Air 37  
Tambahan (TLN) 5802   22  
Lembaran Negara (LN) 346/2015
7
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 123/2015   — Ekonomi 5  
Tambahan (TLN) 5873   2  
Lembaran Negara (LN) 344/2015
68
Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah (PP) 121/2015   — Lingkungan Hidup 41  
Tambahan (TLN) 5801   27  
Lembaran Negara (LN) 343/2015
4
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Peraturan Presiden (PERPRES) 147/2015   — Pendidikan 4  
Lembaran Negara (LN) 342/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pindad, Peraturan Pemerintah (PP) 120/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 341/2015
3
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pelabuhan Indonesia Iv, Peraturan Pemerintah (PP) 119/2015   — Bumn 3  
Lembaran Negara (LN) 340/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dirgantara Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 118/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 339/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Permodalan Nasional Madani, Peraturan Pemerintah (PP) 117/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 338/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pengembangan Pariwisata Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 116/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 337/2015
3
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Industri Kapal Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) 115/2015   — Bumn 3  
Lembaran Negara (LN) 336/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya, Peraturan Pemerintah (PP) 114/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 335/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari, Peraturan Pemerintah (PP) 113/2015   — Bumn 4  
Lembaran Negara (LN) 334/2015
4
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Asdp Indonesia Ferry, Peraturan Pemerintah (PP) 112/2015   — Bumn 4  

< 2015/12/29

Publications